Alasan Administrasi, RUU Perlindungan PRT Gagal Diusulkan ke Rapat Paripurna
Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama 16 tahun masih terhambat. RUU yang diharapkan melindungi PRT dan pemberi kerja itu gagal diusulkan ke Rapat Paripurna DPR,
Foto dokumentasi JALA PRT
JAKARTA, KOMPAS — Proses legislasi Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga selama 16 tahun masih terhambat. RUU yang diharapkan melindungi PRT dan pemberi kerja itu gagal diusulkan ke Rapat Paripurna DPR, Kamis (16/7/2020), dengan alasan administrasi.
Padahal, sebelumnya di tingkat Badan Legislasi DPR, Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU Perlindungan PRT) mendapat dukungan dari mayoritas fraksi. Namun, saat rapat di Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Rabu (15/7/2020), RUU tersebut tidak disetujui pimpinan Bamus untuk diusulkan sebagai RUU inisiatif dalam pembahasan Rapat Paripurna DPR.