Film dokumenter ”Dirty Vote” menuai respons beragam. Salah satu tokohnya pun menjawab sejumlah hal terkait film itu.

Dosen hukum tata negara UGM, Zainal Arifin Mochtar, menilai putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu terlambat.

Masyarakat terabaikan dalam membentuk kecerdasan yang dibarengi pembinaan berkesinambungan dalam akhlak serta tata nilai.

Sesungguhnya pengujian UU, termasuk UU Pemilu, adalah hal biasa. Menjadi luar biasa karena dikaitkan Gibran cawapres.

We all have to oversee and make the elections successful, because election success is one of the conditions in completing the democratic transition from an authoritarian to a consolidated democracy.

Sulit untuk percaya bahwa hakim tidak memahami prinsip-prinsip sederhana dalam peradilan dan perkara perdata yang memang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Muncul dugaan, jangan-jangan ada sesuatu di belakangnya.

Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih mungkin direalisasikan. Ada sejumlah peristiwa yang dinilai mengarah pada terwujudnya wacana itu.

Kolonialisme yang masuk ke Indonesia adalah kolonialisme yang bergandengan dengan kapitalisme. Inilah selubung yang harus di bongkar oleh pembentuk UU tatkala menjanjikan dekolonisasi.