Pemberian izin WFH dan WFA menjelang Lebaran harus selektif dan tidak mengesampingkan pelayanan publik.

Perubahan dunia kerja pascapandemi sangat nyata dan perusahaan harus membuat penyesuaian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan ”work from home” pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2024.

WFH tidak berpengaruh menurunkan polusi udara Jabodetabek. Tingkat polutan debu partikulat 2,5 mikron (PM 2,5) dan gas nitrogen dioksida (NO2) justru meningkat.

Berbagai imbuan pemerintah, seperti WFH dan menggunakan transportasi umum selama kegiatan KTT ke-43 ASEAN, belum mampu menekan buruknya kualitas udara di Jakarta. Sebab, tidak semua masyarakat bisa melakukannya.

Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN melecut Jakarta untuk merias diri dari masalah klasik, polusi udara dan kemacetan.

Selain kebijakan ”4 in 1” bagi ASN, Pemkot Bogor juga melarang aktivitas membakar sampah dan denda mencapai Rp 10 juta bagi yang melanggar. Sementara itu, di Kota Depok akan berlaku WFH 70 persen bagi ASN.

Tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk menguranginya. Salah satunya dengan menyemprotkan air di jalanan Jakarta. Namun, apakah hal ini efektif?