Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menerapkan ”work from home” pada hari pertama kerja setelah libur Lebaran 2024.

WFH tidak berpengaruh menurunkan polusi udara Jabodetabek. Tingkat polutan debu partikulat 2,5 mikron (PM 2,5) dan gas nitrogen dioksida (NO2) justru meningkat.

Polusi, baik udara maupun air, terjadi di mana-mana dan mengancam kesehatan serta keselamatan masyarakat. Penggunaan teknologi dan pemberdayaan ahli dioptimalkan untuk mengembalikan kualitas lingkungan.

Berbagai imbuan pemerintah, seperti WFH dan menggunakan transportasi umum selama kegiatan KTT ke-43 ASEAN, belum mampu menekan buruknya kualitas udara di Jakarta. Sebab, tidak semua masyarakat bisa melakukannya.

Selain kebijakan ”4 in 1” bagi ASN, Pemkot Bogor juga melarang aktivitas membakar sampah dan denda mencapai Rp 10 juta bagi yang melanggar. Sementara itu, di Kota Depok akan berlaku WFH 70 persen bagi ASN.

Tingginya polusi udara di Jakarta dan sekitarnya membuat pemerintah melakukan berbagai cara untuk menguranginya. Salah satunya dengan menyemprotkan air di jalanan Jakarta. Namun, apakah hal ini efektif?

Kebijakan WFH yang dijalankan sebagian ASN DKI Jakarta belum diikuti pihak lain, seperti swasta. Pemprov DKI hanya mengimbau swasta mengatur WFH tanpa mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Jakarta bakal menjadi tuan rumah penyelenggaraan KTT Ke-43 ASEANpada 5-7 September 2023. DKI akan menerapkan sejumlah kebijakan terkait kemacetan dan polusi udara untuk mendukung sekaligus memastikan pengamanan KTT.