Polusi Udara, Bogor dan Depok Terapkan Kebijakan Pembatasan bagi ASN

Selain kebijakan ”4 in 1” bagi ASN, Pemkot Bogor juga melarang aktivitas membakar sampah dan denda mencapai Rp 10 juta bagi yang melanggar. Sementara itu, di Kota Depok akan berlaku WFH 70 persen bagi ASN.

BOGOR, KOMPAS — Pemerintah Kota Bogor dan Kota Depok, Jawa Barat, menerapkan sejumlah kebijakan untuk mengendalikan polusi udara. Di Kota Bogor berlaku sistem 4 in 1 bagi aparatur sipil negara atau ASN, serta larangan membakar sampah untuk mengendalikan polusi udara. Adapun Kota Depok menerapkan work from home atau bekerja dari rumah bagi ASN.

Wali Kota Bogor Bima Arya mengeluarkan Instruksi Wali Kota tentang Pengendalian Pencemaran Udara di Wilayah Kota Bogor. Pihaknya berkomitmen untuk turut menjaga kebersihan udara agar lingkungan tidak semakin memburuk.