Untuk tetap bisa melantai ke bursa, Waskita Karya mesti berkejaran dengan waktu untuk menyelesaikan masalah keuangan.

BUMN Karya terbelit beban utang tinggi. Masalah tata kelola dan model bisnis investor memperparah situasi ini.

Kementerian BUMN akan memberikan PMN berdasarkan pada proyek yang ada, bukan pada tataran korporasi. Cara ini dilakukan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan kebutuhan proyek tersebut.

Bursa Efek Indonesia berencana memanggil manajemen PT Waskita Karya Tbk untuk menelaah laporan keuangan dan kondisi operasional perseroan. Laporan keuangan BUMN karya itu dinilai tidak sesuai dengan kondisi di lapangan.

Dugaan proyek fiktif itu antara lain dalam pembangunan Tol Krian-Legundi-Bunder-Manyar, pengadaan tetrapod beton, batu split dan pasir dengan beberapa perusahaan swasta, serta pembelian lahan fiktif.

Yang terbaru, penyidik Kejaksaan Agung memeriksa Vice President Divisi Toll Road Development PT Jasa Marga (Persero) Tbk periode 2015-2018.

Kejagung menduga fasilitas pembiayaan yang diterima PT Waskita Karya (Persero) digunakan untuk hiburan dan dibagi-bagi. Pencairan fasilitas pembiayaan diduga menggunakan dokumen pendukung palsu.

PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapatkan kontrak untuk membangun enam proyek senilai Rp 4,16 triliun di Ibu Kota Negara Nusantara. Enam proyek itu diharapkan rampung pada triwulan I-2024.