Kompas.id

uu tni

Menkumham Supratman menegaskan tak ada perbincangan terkait kepengurusan partai politik dengan Presiden Jokowi.

Bagikan

Pascaperombakan Kabinet, Presiden Minta Penyelesaian UU, termasuk Revisi UU TNI dan UU Polri

Menkumham Supratman menegaskan tak ada perbincangan terkait kepengurusan partai politik dengan Presiden Jokowi.

Politik & Hukum ·

Akui Substansi RUU TNI dan RUU Polri Bermasalah, PKS dan Golkar Janji Kawal Pembahasan

Mardani dari Fraksi PKS akui revisi UU TNI dan Polri kandung masalah yang ancam demokrasi. Tapi fraksi tak bisa menolak.

Politik & Hukum ·

Usulan Prajurit Bisa Berbisnis Lewat Revisi UU TNI, Khianati Cita-Cita Reformasi

Konstitusi nyatakan TNI adalah alat negara untuk pertahankan, melindungi, serta memelihara keutuhan dan kedaulatan.

Politik & Hukum ·

Revisi UU TNI Bisa Mereduksi Nilai Demokrasi

Revisi UU TNI untuk perluas kementerian/lembaga yang bisa diisi prajurit, dikhawatirkan bisa mereduksi demokrasi.

Politik & Hukum ·

Abaikan Kritik Publik, Pemerintah dan DPR Segera Bahas Revisi UU TNI dan UU Polri

Revisi UU TNI dan Polri akan segera dibahas karena Presiden Jokowi telah kirimkan surpres persetujuan pembahasan ke DPR.

Politik & Hukum ·

Iklan

DPR dan Pemerintah Saat Ini Dinilai Melakukan Praktik ”Abusive” Legislasi

DPR dan pemerintah dinilai sedang lakukan praktik ”abusive” legislasi lewat revisi sejumlah UU guna kepentingan mereka.

Politik & Hukum ·

Jalan Terjal Reformasi TNI

Pemerintah tak punya komitmen politik untuk memperkuat reformasi TNI dan Polri sesuai amanat Reformasi 1998.

Prabowo Terima Pangkat Jenderal Kehormatan, Komisi I DPR: Bukan untuk Purnawirawan

Menurut anggota Komisi I DPR dari Fraksi PDI-P, TB Hasanuddin, pemberian pangkat kehormatan hanya untuk prajurit aktif.

Politik & Hukum ·

Menilik Arah Reformasi TNI dalam UU ASN

UU ASN terbaru kontraproduktif dengan reformasi TNI dan Polri. Ini cermin cara pandang dwifungsi TNI yang belum berubah.

Panglima TNI dan KSAD Segera Pensiun

Panglima TNI dan KSAD akan segera pensiun. Pemerintah perlu menyiapkan penggantinya karena UU TNI tak memungkinkan hadirnya opsi perpanjangan masa jabatan bagi pimpinan TNI.

Politik & Hukum ·

Iklan