Penolakan tawaran pemerintah yang mengajak perguruan tinggi menjalankan usaha tambang berhasil.  Marwah perguruan tinggi dinilai terjaga.

Perundang-undangan ini masih dipertanyakan karena masyarakat menerima hak konsesi tambang, bahkan di luar wilayah bekas tambang perusahaan.

DPR dan pemerintah sepakat untuk membatalkan wacana pemberian konsesi tambang kepada perguruan tinggi.

Proses revisi yang terlalu cepat dianggap mencederai prinsip transparansi dan partisipasi publik, yang seharusnya menjadi dasar dalam pembuatan regulasi strategis.

Aturan yang memayungi ormas keagamaan untuk mengelola tambang kini lengkap. Apa saja aturannya?

Banyak hal yang harus diperbaiki dalam hilirisasi pertambangan agar kecelakaan kerja tak terus merenggut korban jiwa.

Kebijakan melarang ekspor mineral mentah dapat mendorong hilirisasi sehingga dapat memberikan nilai tambah produksi. Namun, keputusan ini dapat berdampak pada proteksi dagang negara lain.

Beberapa tahun ini, pemerintah dan DPR dinilai hanya berfokus pada undang-undang yang menyangkut kepentingan modal dan investasi. Pembentukan UU yang menyangkut nasib rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, jalan di tempat.