Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
uu kkr
Beban sejarah belum juga dapat dilupakan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Perjalanan pahit dapat menjadi ”beban sejarah”. Rekonsiliasi jalan terbaik untuk bisa jalan terus ke depan tanpa dihantui masa lalu.
Bagikan
Wacana UU KKR dan Rekonsiliasi Kultural
Beban sejarah belum juga dapat dilupakan dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Perjalanan pahit dapat menjadi ”beban sejarah”. Rekonsiliasi jalan terbaik untuk bisa jalan terus ke depan tanpa dihantui masa lalu.
Opini
·
5 Oktober 2022 · 06:01 WIB
21 Tahun, Realisasi UU Pengadilan HAM Masih Jauh Panggang dari Api
Isu hak asasi manusia dinilai seolah menjadi agenda yang paling dilupakan setelah reformasi 1998. Sejak diundangkan pada tahun 2000, amanat UU Pengadilan HAM belum sepenuhnya tercapai.
Politik & Hukum
·
6 Desember 2021 · 21:53 WIB
KKR Fasilitasi Proses Yudisial dan Non-yudisial
Pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR mencakup dua mekanisme penanganan pelanggaran HAM, baik yudisial maupun nonyudisial.
Politik & Hukum
·
31 Januari 2020 · 05:59 WIB
KKR Fasilitasi Proses Yudisial dan Non-yudisial
Pemerintah ingin menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu melalui pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR mencakup dua mekanisme penanganan pelanggaran HAM, baik yudisial maupun nonyudisial.
Politik & Hukum
·
31 Januari 2020 · 05:59 WIB
UU KKR Dihidupkan, Langkah Hukum Tetap Harus Dilanjutkan
Keluarga korban pelanggaran hak asasi manusia berat masa lalu berharap mekanisme yudisial dan ekstrayudisial harus ditempuh dalam penyelesaian kasus hak asasi manusia masa lalu. Keduanya saling melengkapi.
Politik & Hukum
·
26 November 2019 · 17:30 WIB
Iklan