Penggugat berpandangan pembentukan UU IKN cacat prosedur sehingga tak ada alasan bagi MK untuk menolak permohonan. Sementara pemerintah mengklaim pembentukan UU IKN sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Ancaman hakim MK hendak melapor ke polisi sebenarnya sekadar menakut-nakuti para pemohon supaya lebih serius dalam membuat permohonan. Sebab, MK tidak dirugikan secara materiil dengan pemalsuan tanda tangan tersebut.

Permohonan yang diajukan melewati tenggat dan tidak jelas serta argumentasi kedudukan hukum yang tidak relevan menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi tidak menerima uji materi dan uji formil UU Ibu Kota Negara.