UU Desa yang ”baru” hasil perubahan kedua ini tidak ada empati sosiologis terhadap nasib masyarakat desa.

Gairah kemajuan BUMDes terkendala beberapa hambatan struktural dan psikokultural. Perlu langkah inovasi kebijakan dan penerbitan peraturan perundang-undangan yang mengayomi kelembagaan, pengelola, dan unit usaha BUMDes.

Membangun kembali kerja sama desa dibutuhkan saat ini mengingat desa memiliki posisi dan peran strategis dalam meningkatkan standar kemajuan daerah. Untuk ini, dibutuhkan ”political will” birokrasi pemerintahan desa.