Runtuhnya transisi demokrasi di Sudan bisa menjadi bencana kawasan. Proses politik inklusif yang difasilitasi secara internasional diperlukan untuk mengakhiri krisis.

Warga Sudan turun ke jalan untuk menentang penahanan Perdana Menteri (PM) Sudan Abdalla Hamdok bersama para pemimpin senior oleh militer di kota Khartoum, Sudan.

Masa depan pemerintahan transisi di Sudan menjadi tak menentu. Pihak sipil dan militer yang seharusnya saling memperkuat kerja sama justru kehilangan kepercayaan satu sama lain. Pemerintahan transisi negara itu terancam.

Presiden ke-3 RI BJ Habibie hanya 517 hari memimpin pemerintahan. Tak hanya membawa Indonesia terlepas dari krisis multidimensi, Habibie juga mewariskan landasan teknokratik yang kuat.

Perlawanan terhadap kudeta militer di Myanmar terus menguat. Militer Myanmar bergeming meski komunitas internasional dan unjuk rasa massa prodemokrasi terus menekan.

Seiring dengan meluasnya pembangkangan publik oleh rakyat Myanmar terhadap kudeta militer di sana, aparat keamanan pun bertindak kian tegas. Sejumlah demonstran ditangkap dan terluka karena tembakan peluru karet.

Keengganan negara-negara anggota ASEAN untuk menekan pemerintahan junta militer Myanmar dipengaruhi karakteristik rezim pemerintahannya. Indonesia bisa lebih berperan.

Myanmar untuk kedua kali pada era pemerintahan sipil menggelar pemilu. Beberapa catatan perlu dikemukakan untuk mengamati transisi demokrasi di negara itu.