Politik Inklusif Diperlukan untuk Akhiri Krisis di Sudan
Runtuhnya transisi demokrasi di Sudan bisa menjadi bencana kawasan. Proses politik inklusif yang difasilitasi secara internasional diperlukan untuk mengakhiri krisis.
Massa prodemokrasi Sudan meneriakkan berbagai slogan selama protes di ibu kota Khartum, Minggu (2 /1/2022) untuk mengecam kudeta militer pada 25 Oktober 2021 yang menumbangkan kekuasaan transisi demokrasi sipil di negara itu.
Warga Sudan kembali turun ke jalan-jalan ibu kota Khartum dan kota-kota besar lainnya di negara itu untuk memprotes penggulingan pemerintahan transisi oleh militer. Dinamika politik terbaru dilaporkan semakin membuat Sudan terjerumus ke dalam kekacauan panjang yang ruwet.
Apa yang terjadi di Sudan bukan hanya masalah Afrika. Kebuntuan politik ini telah menyentuh pusaran persaingan global antara tatanan demokrasi berbasis hukum dan kekuatan yang menawarkan pola asuh otoriter alternatif. Runtuhnya transisi demokrasi Sudan dapat memperkuat kehadiran Rusia di kawasan itu.