Menu
Cari
Mobile App
Kirim Opini
Kompaspedia
Gerai
Institute
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
transaksi janggal rp 349 triliun
Satgas TPPU perlu membuat jelas terkait dengan data agregat transaksi janggal Rp 349 triliun. Sebab, bagi publik, kasus ini tampak masih mengambang, apakah agregat itu total nilai transaksi atau mutasi dana.
Bagikan
Satgas TPPU Perlu Memperjelas Dugaan Transaksi Janggal Rp 349 Triliun
Satgas TPPU perlu membuat jelas terkait dengan data agregat transaksi janggal Rp 349 triliun. Sebab, bagi publik, kasus ini tampak masih mengambang, apakah agregat itu total nilai transaksi atau mutasi dana.
Politik & Hukum
路
Rapat Perdana Jumat Ini, Satgas TPPU Diharapkan Bekerja secara Terbuka
Jumat esok, Satuan Tugas Supervisi dan Evaluasi Penanganan Laporan Hasil Analisis, Laporan Hasil Pemeriksaan, dan Informasi Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang akan mengadakan rapat kerja untuk pertama kali.
Politik & Hukum
路
Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Jilid 2 Mahfud MD dan Sri Mulyani di DPR
Menko Polhukam Mahfud MD meyakinkan tidak ada perbedaan data antara Komite Nasional Pencegahan dan Pemberantasan TPPU dengan data dari Menteri Keuangan terkait transaksi janggal Rp 349 triliun.
Video
路
Mahfud MD Hadiri RDPU Dengan Komisi III DPR
Mahfud MD yang juga Ketua Komite Koordinasi Nasional hadir terkait pembahasan transaksi janggal di Kementerian Keuangan sebesar Rp 349 triliun.
Fotografi
路
Alih-alih Persoalkan Data Rahasia, MAKI Minta Transaksi Janggal Rp 349 Triliun Dibongkar
MAKI laporkan Menteri Koordinator Bidang Polhukam Mahfud MD, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, serta Kepala PPATK Ivan Yustiavandana ke Bareskrim Polri. Pelaporan agar kasus itu diungkap, bukan diperdebatkan.
Politik & Hukum
路
Iklan
