Sebagai penjaga konstitusi, MK harus tajam, tak ragu meluruskan pembengkokan aturan UU yang bertentangan UUD NRI 1945.

Politik narasi ”Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi” masih cenderung melakukan ”seleksi borjuis” tentang mana yang dipertahankan sebagai ingatan dan mana yang harus dilupakan. Era Jokowi harus melepas belenggu itu.

The desire to win often and easily destroys ethics and norms, including by manipulating cultural and religious identities, for the banality of politics and power.

Isu politik identitas di India pelajaran berharga bagi bangsa Indonesia. Menurut Bawaslu, tren penggunaan politik identitas tetap terbuka pada Pemilu 2024. Jangan anggap enteng, jika tereskalasi akan sulit dihentikan.

Menjelang Pemilu 2024, kondisi penyandang disabilitas hanya menjadi obyek pengumpul suara (”vote getter”), masih sulit untuk mendapatkan akses keadilan sebagai pemilih mandiri atau kandidat peserta pemilu.

Munculnya kasus pelecehan seksual di sejumlah pesantren menunjukkan fenomena gunung es. Kasus MSAT bukti bagaimana relasi kuasa, baik dari posisi pesantren sebagai salah satu poros kekuasaan keagamaan di masyarakat.

Di Indonesia masih ada 13.343 pengungsi dari 20 negara yang kurang 60 persennya bisa difasilitasi organisasi migrasi internasional. Meski hanya jadi transit, Indonesia punya tanggung jawab menyelesaikan masalah ini.

Semangat perubahan Undang-Undang Pemerintahan Aceh harus menjadi komitmen untuk memperkuat sisi perdamaian dalam konteks tata kelola pembangunan berkelanjutan.