Di media sosial beredar cuplikan isi draf Rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menghapus skema tunjangan guru.

Peran dan martabat guru sebagai pendidik perlu diperkuat dengan kebijakan pelindungan dan peningkatan kesejahteraan guru.

Profesi pendidik penuh tantangan dan tekanan yang dapat membuat guru rentan mengalami gangguan kesehatan mental hingga burnout, yang dapat berdampak pada siswa. 

Amanah para pendiri bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa belum mulus. Peran guru dan dosen belum dihargai.

Pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar yang terintegrasi dengan e-kinerja Badan Kepegawaian Negara akan mengurangi beban administrasi guru.

Komisi X DPR setuju dengan PGSI bahwa menempatkan ASN PPPK di sekolah swasta akan turut membantu pemerintah dalam mengatasi masalah distribusi guru di Indonesia yang tidak merata. Namun, ada aturan yang multitafsir.

Sebanyak 250.300 guru ASN PPPK dinyatakan lulus seleksi tahap tiga. Namun, penuntasan seleksi guru tahap selanjutnya diminta tetap memprioritaskan guru lulus dengan nilai ambang batas yang tersisa.

Janji pengangkatan satu juta guru ASN PPPK, utamanya untuk menuntaskan guru honorer, penuh karut-marut. Guru merasa dicederai dengan janji manis, tetapi realitasnya sering membuat mereka kecewa.