Agenda dalam transisi sawit berkeadilan dan berkelanjutan terlebih dahulu harus menuntaskan berbagai persoalan buruh.

Perkembangan konflik sosial di perkebunan sawit ke depan tidak hanya akan terkait persoalan tenurial, tetapi juga kemitraan dan tenaga kerja. Penting untuk melibatkan buruh dalam transisi industri sawit berkeadilan.

Ratusan ribu hektar perkebunan sawit milik perusahaan masuk dalam kawasan hutan di Kalimantan Tengah. Pemerintah saat ini sedang melakukan pemantauan dalam rangka perbaikan tata kelola perkebunan sawit.

Para pelaku usaha perkebunan sawit diminta untuk melaporkan data perizinan usahanya kepada pemerintah. Hal ini dalam rangka memperbaiki ekosistem sawit dari hulu hingga hilir.

Kasus Surya Darmadi telah menunjukkan buruknya tata kelola kehutanan, khususnya dalam aspek perizinan sawit. Bahkan, kasus tersebut membuktikkan masih terdapat celah yang berpotensi menimbulkan praktik korupsi.

Sejak pengelolaan sawit berkelanjutan mulai banyak diterapkan pada 2015 sampai saat ini, angka deforestasi mengalami penurunan dari 734.000 hektar per tahun menjadi 339.000 hektar per tahun.

Audit diharapkan menghasilkan data yang akurat terkait industri sawit nasional. Pemerintah berharap data itu bisa menjadi dasar untuk membenahi tata kelola dan mengatasi problem yang terjadi di hulu-hilir industri sawit.

Pemanfaatan ”blockchain” layak dipertimbangkan dalam industri kelapa sawit. Namun, ada sejumlah prasyarat agar teknologi ”blockchain” dapat menjadi solusi dalam memecahkan sejumlah isu keberlanjutan dalam rantai pasok.