Kompas.id

tanah

Terkait redistribusi lahan, fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas tertangani.

Bagikan

Yang Belum Mewangi dari Komoditas Akar Wangi Petani Lereng Cikuray

Terkait redistribusi lahan, fakta di lapangan menunjukkan, masih banyak pekerjaan rumah yang belum tuntas tertangani.

Alihkan Aset Tanah Pemda, Kepala BPN Kupang Ditahan

Kepala Badan Pertanahan Nasional Kupang ditetapkan tersangka karena mengalihkan tanah pemda bernilai Rp 5,96 miliar.

Pemalsu Sertifikat Tanah di Cirebon Berulah Lagi, Korban Rugi Rp 10 Miliar

Residivis kasus penipuan, NP, kembali menjual tanah dengan modus memalsukan sertifikat hak milik.

Ulah Mafia Tanah Hambat Pendataan Lahan

Ulah mafia tanah dapat menghalangi upaya pemerintah untuk melakukan pendataan bidang tanah menuju Indonesia lengkap. Karena itu, komitmen bersama dari semua pihak sangat dibutuhkan guna memberantas mafia tanah.

Aset Sitaan Negara

Hadirnya Undang-undang Perampasan Aset kian mendesak agar dapat menindak setiap penyelenggara negara dengan penambahan harta kekayaan yang tidak wajar

Iklan

Tertibkan Tumpang Tindih Kepemilikan Tanah di NTT

Pemerintah perlu menertibkan tumpang tindih kepemilikan tanah di NTT melalui reforma agraria. Jangan lagi ada sertifikat ganda atau bahkan lebih.

Kasus Mafia Tanah di Jakarta-Bekasi, Empat Pejabat BPN Jadi Tersangka

Beberapa pejabat BPN terlibat dalam empat kasus mafia tanah di wilayah Jakarta dan Bekasi, termasuk kasus yang menimpa keluarga figur publik Nirina Zubir.

Metropolitan ·

Badan Geologi Didesak Ungkap Penyebab Penurunan Tanah 60 Cm di Sidoarjo

Badan Geologi didesak segera ungkap penyebab laju penurunan tanah 60 cm per tahun di Sidoarjo yang berlangsung sejak 2018 dan sulit diprediksi kapan berhenti. Lebih dari 2.000 keluarga menderita.

Negara, Manusia, dan Teologi Tanah

Bagi NU, tanah merupakan wasilah bagi terpenuhinya hak asasi manusia (”huquq al-insan”). Dalam konteks negara modern, negara perlu mengatur penguasaan dan kepemilikan tanah untuk kemakmuran dan kemasalahatan rakyat.

Tanah untuk Kemakmuran Bersama

UUPA menyebutkan pula, kewenangan atas tanah itu digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat, kebahagiaan, kesejahteraan, serta kemerdekaan yang berdaulat, adil, dan makmur. Tanah memiliki fungsi sosial.

Iklan