Penataan sarana jaringan utilitas terpadu di Jakarta berpotensi malaadministrasi karena ada kelalaian atau pengabaian.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menargetkan seluruh kabel udara yang berada di pelintasan jalan selesai dirapikan dalam waktu sebulan. Tindakan tegas berupa pemutusan kabel akan dilakukan jika hal itu masih ditemukan.

Pemprov DKI Jakarta dan operator wajib bertanggung jawab terkait kusutnya kabel utilitas. Mereka harus memberikan kompensasi dan ganti rugi setimpal kepada korban atas kelalaian dan keteledoran serta lemahnya pengawasan.

Perapian kabel udara di Jakarta perlu akselerasi agar tidak lagi memakan korban jiwa. Namun, sejumlah tantangan, seperti regulasi, biaya sewa, dan spesifikasi SJUT, perlu diselesaikan dahulu agar hal tersebut terwujud.

Dinas Bina Marga DKI Jakarta tengah mempertimbangkan untuk menambah BUMD pelaksana penataan SJUT di DKI Jakarta. Evaluasi terakhir, dua BUMD yang ditugasi menata belum maksimal menurunkan dan merapikan kabel udara.

Dinas Bina Marga bakal mengevaluasi dua BUMD yang mendapat penugasan menata dan menurunkan kabel-kabel udara bagi dari program penataan SJUT. Kinerja Jakpro dan Sarana Jaya dinilai belum maksimal,

Pemindahan jaringan kabel utilitas ke bawah tanah perlu untuk mengefektifkan pembangunan infrastruktur digital kota dan mempercantik Jakarta. Kerja sama asosiasi jasa telekomunikasi dan pemerintah perlu dijalin erat.

Pembangunan dan perawatan sarana jaringan utilitas idealnya dikendalikan pemerintah guna melindungi kepentingan publik. Ketidakpaduan pengaturannya menimbulkan kesemrawutan sekaligus biaya mahal karena bongkar pasang.