Skor PISA menunjukkan, pergantian kurikulum akibat pergantian menteri tidak meningkatkan mutu pendidikan. Pemerintah perlu fokus pada masalah yang lebih esensial.

Dalam pembangunan, sistem pendidikan nasional mestinya berjangkar pada hakikat wilayah RI yang berupa negara kepulauan.

Saat menjadi Wali Kota Solo, Gibran mengusulkan seleksi penerimaan siswa baru dikembalikan ke cara lama. Kini, saat jadi Wapres, usulan itu kembali dikemukakan.

Ujian nasional atau UN pada masa lalu membuat pelajar tertekan dan menimbulkan kecurangan, seperti praktik jual beli kunci jawaban.

Resentralisasi pendidikan berpotensi besar meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan harus konsisten.

RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah saat ini seolah menggantung. Sebelumnya, Kemendikbudristek menargetkan RUU tersebut bisa disahkan tahun 2023. Publik terus mengawalnya, termasuk LPTK.

Publik terus mengawal revisi naskah RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah setelah gagal masuk prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Pemerintah dituntut untuk membuka dialog publik yang tidak hanya satu arah.

RUU Sisdiknas menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk memperbaiki RUU yang telah diajukan pemerintah ke DPR untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2022 itu.