Resentralisasi pendidikan berpotensi besar meningkatkan kualitas pendidikan. Implementasi kebijakan harus konsisten.

RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah saat ini seolah menggantung. Sebelumnya, Kemendikbudristek menargetkan RUU tersebut bisa disahkan tahun 2023. Publik terus mengawalnya, termasuk LPTK.

Publik terus mengawal revisi naskah RUU Sisdiknas yang disiapkan pemerintah setelah gagal masuk prolegnas Prioritas Perubahan 2022. Pemerintah dituntut untuk membuka dialog publik yang tidak hanya satu arah.

RUU Sisdiknas menuai banyak kritik dari berbagai pihak. Partisipasi publik sangat diperlukan untuk memperbaiki RUU yang telah diajukan pemerintah ke DPR untuk masuk ke Prolegnas Prioritas 2022 itu.

Berbagai organisasi pendidikan menolak usulan pemerintah untuk menjadikan RUU Sisdiknas masuk dalam Prolegnas Prioritas Perubahan 2022. RUU Sisdiknas dinilai masih banyak masalah, termasuk penghapusan tunjangan guru.

Perubahan UU Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 untuk mewujudkan satu sistem pendidikan nasional siap diusulkan pemerintah ke DPR. Saat ini, pembahasan lebih lanjut masih menanti persetujuan DPR.

Sistem pendidikan Indonesia harus mulai naik level dari keberhasilan meningkatkan akses ke terdongkraknya kualitas pendidikan. Perlu aksi untuk menyatukan tujuan dan menyelaraskan sejumlah aktor pendidikan.

Pendidikan nasional berperan untuk mendukung kemajuan bangsa. Untuk itu, arah pendidikan harus selaras dengan tujuan mendirikan bangsa agar dapat menyiapkan sumber daya manusia yang selaras.