KY dinilai melanggar UU Mahkamah Agung karena mengusulkan dua dari 12 calon hakim agung yang tidak memenuhi syarat.

KY berharap MK menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya dan menyatakan kewenangan KY mengusulkan calon hakim ”ad hoc” tipikor konstitusional. Dengan demikian, KY dapat menjalankan kewenangan itu sebaik-baiknya.

Kini calon hakim hanya akan diseleksi dari jabatan analis perkara peradilan. Mekanisme itu dipandang sebagai upaya untuk meningkatkan profesionalisme hakim. Namun syarat itu juga peroleh sorotan karena tak sesuai UU.