Pertumbuhan ekonomi yang tinggi membutuhkan dukungan investasi yang berkesinambungan antara BUMN dan swasta.

Kelebihan wewenang dan anggaran pemerintah akan efektif apabila digabungkan dengan swasta yang fleksibel dan inovatif.

Sektor swasta menunggu regulasi yang jelas dari pemerintah untuk ikut menerapkan WFH. Kendati demikian, pengusaha memperkirakan angkanya akan berada di bawah 50 persen.

Pebisnis dan sektor swasta berperan dalam pengurangan risiko bencana dan dampak bencana. Kemitraan dan kolaborasi multipihak, termasuk sektor swasta, menjadi kunci dalam manajemen risiko bencana.

Kontribusi pihak swasta dalam memajukan pendidikan bukan lagi sebagai tanggung jawab sosial. Namun, kontribusi ini adalah investasi penting bagi sektor usaha untuk menyerap sumber daya manusia unggul.

Sistem antisuap di lingkungan swasta belum sepenuhnya bisa dilakukan karena aturan yang menopang pembangunan sistem itu belum ada. Indonesia telah meratifikasi Konvensi tentang Korupsi, tapi belum ditegaskan ke dalam UU.