Indonesia bersama Brasil dan Republik Demokratik Kongo menegaskan kembali kerja sama dalam pengelolaan hutan untuk penurunan emisi.

Obyek barang yang mengandung karbon atau melakukan aktivitas yang menghasilkan emisi karbon yang sama tidak dapat dikenai pungutan dua kali sekaligus, yakni pajak karbon dan PNBP pemanfaatan SDA.

Masih ada masalah kelembagaan dalam pengelolaan imbal jasa lingkungan yang melibatkan pemerintah. Perlu peraturan yang menjelaskan peran-peran, hak, dan kewajiban dari tiap-tiap pemangku kepentingan dalam program itu.

Pilkada 2020 dinilai akan menjadi penentu bagi nasib hutan dan gambut Indonesia. Sejumlah provinsi dan kabupaten/kota peserta pilkada memiliki tutupan hutan yang masih luas dan bisa menjadi sasaran eksploitasi.