Pemerintah dan pemangku kepentingan harus dalam visi sama mewujudkan paradigma pembangunan ekonomi berkualitas, inklusif, dan berkesinambungan.

Pemerataan pembangunan ekonomi dibutuhkan demi memutus mata rantai kemiskinan dan kesenjangan. Memacu pertumbuhan bisnis dan investasi jadi jalan keluar, tetapi harus dibarengi pemberantasan korupsi dan pungutan liar.

Peranan vital investasi sangat menentukan keberhasilan pembangunan ekonomi negara. Untuk ini, penerimaan investasi harus berbanding lurus dengan penyerapan tenaga kerja.

Indonesia memiliki potensi besar ekonomi digital serta mampu memainkan peranan vital dalam ekosistem ekonomi digital global. Forum G20 menjadi momentum memajukan ekonomi digital Indonesia.

Kritikal aspek pertumbuhan ekonomi inklusif terletak pada pertumbuhan, stabilitas, dan pemerataan. Menurut data Kementerian PPN/Bappenas, pada 2020 Indeks Pembangunan Inklusif Indonesia turun dan terjadi ketimpangan.

Menyongsong tahun baru 2022 dengan sekelumit problematika ekonomi kapasitas dan daya saing nasional melalui ekosistem riset dan inovasi yang berstandar internasional, produktif, dan kolaboratif menjadi harga mati.

Penerimaan pajak tinggi akan percuma bila belanja negara masih ”business as usual” tanpa ada langkah inovatif dalam upaya imbal hasil balik pada penerimaan pajak. Silpa yang masih tinggi harus dievaluasi dan diperbaiki.

Tanpa pembenahan aneka persoalan industrial, kelemahan struktural ekonomi dan bisnis nasional akan terus berulang dan jadi beban berat bagi pertumbuhan ekonomi.