Rancangan Undang-Undang Pertanahan mengandung inkonsistensi dalam rangkaiannya. Rancangan undang undang itu juga menjadi rancu tentang maksud hak menguasai dari negara atas tanah karena menyimpang dari maksud semula.

Pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanahan antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat memasuki tahap akhir. Namun, sampai saat ini pemerintah dan DPR masih berbeda pandangan terkait pengesahan RUU tersebut.

Internal pemerintah hingga kini belum sepakat tentang isi dalam draft rancangan Undang-undang Pertanahan. Ini menjadi indikator ketidakmatangan dalam pembahasan perundangan.