Terdapat Inkonsistensi dalam RUU Pertanahan

Rancangan Undang-Undang Pertanahan mengandung inkonsistensi dalam rangkaiannya. Rancangan undang undang itu juga menjadi rancu tentang maksud hak menguasai dari negara atas tanah karena menyimpang dari maksud semula.

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Warga menunjukkan sertifikat tanah miliknya saat acara Penyerahan Sertipikat Tanah untuk rakyat yang dihadiri oleh Presiden Joko Widodo di Alun-alun Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, Kamis (8/3). Dalam acara tersebut diserahkan sebanyak 5750 sertipikat kepada warga di lima kabupaten yaitu Sidoarjo, Gresik, Tuban, Lamongan dan Bojonegoro.Kompas/Bahana Patria Gupta

JAKARTA, KOMPAS—Rancangan Undang-Undang Pertanahan mengandung inkonsistensi dalam rangkaiannya. Sejumlah pertimbangan bagus di bagian awal tak dirumuskan dalam isi tubuh rancangan undang-undang itu. Rancangan tersebut juga menjadi rancu tentang maksud hak menguasai dari negara atas tanah karena menyimpang dari maksud semula.

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUUP) yang tak konsisten antara pertimbangan dan isi itu menunjuk pada kekuasaan negara amat besar atas tanah sehingga RUUP ini tak selayaknya disahkan periode ini. Apalagi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria dan aturan pelaksanaannya masih ada dan berlaku.