Komisi III DPR menilai PPATK dan KPK belum sejalan soal prioritas kelembagaan. RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal belum bisa terwujud.

Apa konten dari RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartai yang membuat regulasi ini dibutuhkan untuk menekan korupsi dan pencucian uang? Apa solusi yang bisa diambil pemerintah jika DPR tak berkenan membahasnya?