Menolak EUDR memperlihatkan inkonsistensi Indonesia pada komitmen menjaga hak asasi manusia di setiap lini bisnis.

Industri sawit masih jadi lokomotif ekonomi perdesaan dan salah satu penopang utama ekonomi nasional. Karena itu, sertifikasi perkebunan sawit berkelanjutan dengan pendekatan yurisdiksi diakselerasi.

Perempuan dan anak jadi kelompok paling rentan dieksploitasi di perkebunan sawit. Sistem kerja membuat mereka terpaksa membantu suami bekerja mengutip berondolan. Para perempuan juga dipekerjakan sebagai pekerja lepas.

Di tengah tekanan yang dihadapi buruh sawit, sejumlah buruh mulai mendapat kesejahteraan lebih baik. Hak pekerja semakin terpenuhi terutama di kebun yang mendapat sertifikasi dan terdapat serikat buruh yang berkembang.

Banyak tandan buah segar sawit petani mandiri yang bersertifikat RSPO. Banyak pula petani yang memiliki lahan kelapa sawit yang terdata citra satelit. Ini bisa menjadi modal menghadapi undang-undang bebas deforestasi UE.

Harga tandan buah segar kelapa sawit di Sumatera Selatan diprediksi bakal anjlok pada awal Mei ini. Penurunan itu antara lain karena sejumlah negara mulai beralih dari minyak kelapa sawit ke minyak nabati lain.

Harmonisasi regulasi sawit diharapkan membantu petani swadaya untuk menciptakan produk yang berkelanjutan dan diterima pasar global. Pendanaan dan tata kelola lembaga tani perlu diperhatikan untuk mendorong program ini.

Pemetaan terbaru menemukan, perluasan areal kelapa sawit sejak tahun 2000 terutama terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan dengan total 9,29 juta hektar, di mana 4,4 juta hektar terjadi dalam kurun 2010-2017.