Implementasi Kurikulum Merdeka perlu dievaluasi. Guru masih terkendala, terutama soal pembelajaran berdiferensiasi.

RPP Manajemen ASN perlu memperhatikan ketentuan UU TNI dan UU Polri, sehingga ketidakpastian hukum dapat dicegah.

Kehadiran aturan turunan dari UU TPKS semakin mendesak. Meskipun sudah setahun diundangkan, implementasinya masih mengalami hambatan.

Pelaku UMKM meminta rancangan peraturan pemerintah dari UU Cipta Kerja mengakomodasi kebutuhan mereka, terutama dalam hal ketentuan tentang pesangon, perpajakan, dan investasi.