Soal RPP Manajemen ASN, Cermati Ketentuan di UU TNI dan UU Polri

RPP Manajemen ASN perlu memperhatikan ketentuan UU TNI dan UU Polri, sehingga ketidakpastian hukum dapat dicegah.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Peserta Rapat Pimpinan TNI dan Polri Tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

JAKARTA, KOMPAS Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan, ketentuan pengisian jabatan dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau ASN masih terus disempurnakan. Lewat ketentuan itu, TNI/Polri hanya akan menduduki jabatan-jabatan tertentu yang masih tetap terbatas.

”Saya kira sudah ada pembicaraan antara pihak eksekutif, pemerintah, dan pihak DPR bahwa di jabatan-jabatan sipil tersebut juga diperlukan adanya pihak-pihak dari kalangan TNI/Polri karena itu kemudian perlu ditampung,” ujar Wapres di Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Jumat (15/3/2024).