Aturan yang belum berubah lebih dari 20 tahun perlu disesuaikan dengan Konvensi Antikorupsi PBB dan UU 1/2023 tentang KUHP.

Penambahan kekayaan secara tidak wajar bukan termasuk pelanggaran hukum karena ada kekosongan dalam aturan perundang-undangan kita.

UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi perlu agar regulasi bisa menyesuaikan dengan bentuk-bentuk korupsi yang terus berkembang. Revisi harus memungkinkan pembuktian terbalik dan suap sektor swasta.