Seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK untuk mengangkat status guru honorer, ternyata malah jadi bancakan oknum pejabat atau aparat daerah.

Pengajuan formasi pengangkatan guru ASN PPPK dari pemda selalu rendah. Dibutuhkan terobosan pengangkatan dari pusat.

Kejelasan pengumuman seleksi guru PPPK tahun 2022 dinanti. Pemerintah menjanjikan paling lambat 10 Maret 2023 seleksi guru PPPK akan diumumkan.

Penuntasan pengangkatan sekitar 1 juta guru ASN PPPK untuk kebutuhan sekolah negeri masih terus menghadapi kendala. Namun, pemerintah tetap berkomitmen mengatasi kekurangan guru dan berpihak pada kesejahteraan guru.

Pendidikan agama dianggap sebagai pelajaran wajib dan penting. Namun, pada praktiknya, pendidikan agama belum menjadi ”jantung” dari pendidikan karakter siswa.

Pendidikan agama penting untuk pembentukan iman dan takwa siswa. Namun, nasib guru-guru agama di sekolah masih terpinggirkan. Jumlah mereka terbatas dan sebagian besar masih berstatus honorer.

Banyak pihak menyayangkan kebijakan rekrutmen guru aparatur sipil negara berstatus pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPPK tahap kedua yang tidak diperhitungkan dampaknya bagi sekolah swasta.

Tahun ini pendaftar PPPK 900.000 guru. Ketika program ini dianggap “jalur lain” pengangkatan guru honorer yang selama ini mengalami nasib tidak menentu, perlu ditanyakan, bagaimana memecahkan persoalan ini?