Dua usulan perubahan krusial pada RUU TNI adalah penempatan prajurit TNI di jabatan sipil dan perpanjangan masa pensiun.

Setidaknya 271 kepala daerah akan mengakhiri jabatannya pada 2022-2023. Untuk mengisi kekosongan jabatan, muncul wacana pemerintah akan mengangkat anggota TNI/Polri aktif menjadi penjabat kepala daerah.