Wacana penundaan Pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden masih mungkin direalisasikan. Ada sejumlah peristiwa yang dinilai mengarah pada terwujudnya wacana itu.

Tim hukum Partai Ummat yang berisi 20 orang, termasuk pengacara Refly Harun-Denny Indrayana, ajukan uji materi ke MK untuk menggugat ketentuan ambang batas pencalonan presiden yang dinilai tak buka kesempatan calon lain.

Pekan ini MK menerima tiga permohonan uji materi terkait ambang batas pencalonan presiden. Salah satunya diajukan Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI. Pengamat politik menilai, kini banyak pihak ingin menjadi capres.

Oposisi dibutuhkan dalam demokrasi sebagai penyeimbang. Gerakan Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia pun ingin berperan sebagai alat kontrol. Mampukah KAMI jadi kekuatan penyeimbang atau justru cuma intrik politik?