Penerapan pembatasan sosial dengan skala yang lebih besar akan menjadi tantangan karena beberapa pos untuk perlindungan sosial dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020 dihentikan.

Akuntabilitas penggunaan anggaran penanganan Covid-19 menjadi tantangan berat bagi pemerintah. Seluruh penggunaan anggaran akan diaudit BPK secara menyeluruh melalui analisis ”big data”.

Tahun ini, pemerintah menghapus seluruh program konversi BBM ke gas untuk rumah tangga, petani, dan nelayan. Sebaliknya, program baru yang tidak mendesak justru dianggarkan.

Jambi mengusulkan penambahan lagi Rp 8 miliar anggaran pemilihan kepala daerah akhir tahun ini. Tujuannya untuk memenuhi protokol kesehatan sebagaimana ditetapkan pemerintah.

DPRD Sumatera Utara meminta pemerintah menyalurkan bantuan sosial guna menolong daya beli masyarakat yang anjlok akibat Covid-19. Realokasi anggaran Sumut Rp 1,5 triliun juga diminta dilaporkan agar bisa diberi masukan.

Penularan Covid-19 masih terus terjadi di Sumatera Utara dengan jumlah kasus positif 111 orang. Sumatera Utara pun menyiapkan anggaran Rp 1,5 triliun untuk menangani dampak kesehatan, ekonomi, dan sosial.

Dana bencana Covid-19 yang dialokasikan pemerintah senilai Rp 405 triliun rentan diselewengkan. Pemerintah diminta mengedepankan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.

Penanganan Covid-19 butuh anggaran besar. Namun, jangan sampai diselewengkan satu rupiah pun. Oleh karena itu, pengawasan mulai dari realokasi anggaran perlu dilakukan. Aparat pengawas perlu mendampingi sejak awal.