Bulog telah menetapkan sebanyak 20.000 ton cadangan beras pemerintah senilai Rp 146 miliar-Rp 160,6 miliar harus dilepaskan. Kebijakan dinilai sebagai puncak gunung es permasalahan kebijakan perberasan nasional.

Bulog menyatakan ada e-warong diduga "siluman". Agennya punya penyuplai tersendiri dan bekerja sama untuk bagi hasil. Kemudian, penerima BPNT dipaksa membeli di sana. Kalau menolak, namanya diancam dicoret.

Perum Bulog tidak lagi memasok beras untuk program bantuan sosial untuk masyarakat prasejahtera atau rastra mulai September 2019. Penghentian itu seiring perubahan mekanisme penyaluran bantuan yang sepenuhnya beralih ke program bantuan pangan non tunai atau BPNT.