Payung hukum pulau reklamasi di Jakarta harus jelas sebelum adanya alih wilayah administratif, seperti usulan Bupati Kepulauan Seribu.

Masuknya Pulau C, D, G, dan N ke Kepulauan Seribu diyakini akan mengurangi kesenjangan sosial. Saat ini tingkat kemiskinan di Kepulauan Seribu mencapai 15,06 persen.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta menyatakan batal Keputusan Gubernur DKI Jakarta yang mencabut izin reklamasi Pulau H.

Pedoman pengembangan pesisir seharusnya tidak perlu diatur dalam Perpres Nomor 60 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Jabodetabekpunjur.

Hakim memerintahkan agar kedua terdakwa dibebaskan dari tahanan. Meski demikian, kedua terdakwa masih saja ditahan di Rumah Tahanan Cipinang, Jakarta Timur, hingga Selasa ini.

Sengketa hukum pulau reklamasi terus berlanjut antara Pemprov DKI Jakarta dan sejumlah pengembang. Pemprov kalah dari pengembang Pulau F di tingkat PTTUN, sementara di tingkat banding menang atas pengembang Pulau M.

Nyaris luput dari perhatian publik, sengketa pulau reklamasi ternyata masih berjalan. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta memerintahkan Gubernur DKI Jakarta menerbitkan perpanjangan izin reklamasi Pulau I.

Pantai Maju disebutnya sangat eksklusif dan cenderung dikuasai swasta. Padahal, lahan reklamasi tersebut masih menjadi bagian dari Jakarta.