Fraksi Nasdem ingatkan, jika pembahasan haluan negara lewat amendemen, dibutuhkan kajian menyeluruh.

MPR telah menyusun Pokok-Pokok Haluan Negara hasil menyerap aspirasi para tokoh bangsa. Dari situ mengerucut satu hal.

Mahfud MD menyatakan siap pasang badan jika Pemilu 2024 sampai terganggu. Menurut dia, isu amendemen itu idealnya dibahas sesudah pemilu.

Pemberlakuan Pokok-pokok Haluan Negara layaknya GBHN era dulu dianggap mampu membuat pembangunan Indonesia menjadi terencana. Namun, diingatkan pula, perlu perumusan yang tepat agar tak menjadi arena korupsi.

Badan Pengkajian MPR menyerahkan hasil kajian Pokok-pokok Haluan Negara ke KPU. Tak ada kajian soal perpanjangan masa jabatan presiden di dalamnya.

”Saya juga heran kenapa yang lain tidak mempersoalkan, kok dari partai saya sendiri dipersoalkan. Ada apa? Ini, kan, publik melihatnya aneh,” kata Ketua MPR Bambang Soesatyo terkait pernyataan Ketua Fraksi Golkar di MPR.

Tak hanya menambah kewenangan MPR untuk menetapkan PPHN, amendemen konstitusi juga diusulkan untuk mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi negara.

Presiden Jokowi saat pidato kenegaraan di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, mengatakan, pembangunan IKN harus dijaga keberlanjutannya. Ia berharap pembahasan PPHN ikut mendorong keberlangsungan IKN pada masa depan.