Perda terkait penyelenggaraan pendidikan di Jakarta didorong segera disahkan. Di dalamnya ada kewajiban sekolah swasta dan negeri melaksanakan subsidi silang antara siswa dari ekonomi mapan dan yang berkekurangan.

Baik pemerintah pusat maupun daerah tidak peka terhadap masalah nyata PPDB, yakni keadilan akses pendidikan melalui jarak, bukan unsur lainnya.