Mimpi Pemerataan Pendidikan dari Jalur Zonasi PPDB 2020
Stigma sekolah favorit dan ketimpangan sosial ekonomi masyarakat menjadi tantangan menerapkan program PPDB dengan sistem zonasi yang bertujuan untuk memeratakan pendidikan.
/https%3A%2F%2Fkompas.id%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F06%2Fa15f4dec-529c-4b2f-9731-a5142b0f69d5_jpg.jpg){kind=logo}
Para orangtua siswa yang tergabung dalam Gerakan Emak dan Bapak Peduli Pendidikan dan Keadilan berjalan menuju Balai Kota DKI Jakarta untuk menyampaikan aspirasi mereka, Selasa (23/6/2020). Para orangtua siswa ini menyampaikan aspirasi keberatan mereka terhadap pemberlakuan penerimaan peserta didik baru (PPDB) berdasarkan usia.
Pelaksanaan program PPDB dengan sistem zonasi untuk memeratakan pendidikan mendapat ujian di Jakarta. Dua kendala besar untuk mencapai cita-cita luhur sistem ini ada pada stigma masyarakat dan ketimpangan sosial yang menahun.
Bersamaan dengan proses penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun ajaran 2020/2021, beragam kritik dan protes disampaikan masyarakat, khususnya para orangtua calon murid. Aksi protes tidak hanya di ranah media sosial saja, tetapi juga demonstrasi yang dilakukan Gerakan Emak-Bapak Peduli Keadilan dan Pendidikan (Geprak) dan Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA).