Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pp 99 tahun 2012
Pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk remisi, merupakan ranah pemerintah, bukan pengadilan. Syarat dan ketentuan pemberian hak-hak narapidana juga diatur oleh pemerintah.
Bagikan
Kewenangan Pengaturan Remisi di Tangan Pemerintah
Pemenuhan hak-hak narapidana, termasuk remisi, merupakan ranah pemerintah, bukan pengadilan. Syarat dan ketentuan pemberian hak-hak narapidana juga diatur oleh pemerintah.
Politik & Hukum
·
Perkuat Putusan Hakim pada Kejahatan Luar Biasa
Konsep pemasyarakatan telah bergeser dari pemenjaraan ke arah pembinaan. Namun, untuk kejahatan-kejahatan tertentu, termasuk kejahatan luar biasa, hakim yang mesti memberikan pemberatan dalam putusannya.
Politik & Hukum
·
RUU Pemasyarakatan Lemahkan Pemberantasan Korupsi
Revisi UU Pemasyarakatan yang akan dibawa ke pembahasan tingkat II oleh DPR berpotensi memperlemah pemberantasan korupsi. Revisi itu akan menghapuskan PP No 99/2012 yang membatasi remisi dan asimilasi bagi napi korupsi.
Politik & Hukum
·
Iklan