Catatan YLKI, jasa keuangan menjadi hal yang paling banyak diadukan dengan porsi 49,6 persen, disusul ”e-commerce” 17,2 persen, telekomunikasi 11,4 persen, perumahan 4,9 persen, dan listrik 1,7 persen.

Apabila pengelola pinjaman online ilegal memaksa kembali nasabahnya untuk membayarkan hutangnya dengan cara-cara yang tak dibenarkan, mereka dapat dijerat kembali sesuai aturan hukum yang berlaku.

Nilai pinjaman ”online” naik drastis, sedangkan nilai pinjaman perbankan melalui jalur konvensional cenderung menurun. Sayangnya, fenomena pinjol justru menjadi jerat rentenir bagi nasabahnya. Siapa yang jadi korban?

Korban pinjaman ”online” ilegal diminta melapor ke polisi atau LPSK. Polisi bersama LPSK berjanji akan melindungi mereka hingga penindakan terhadap perusahaan pemberi pinjaman ”online” ilegal itu tuntas.