Pimpinan MPR lanjutkan silaturahmi ke Ketua Umum Partai Demokrat, yang dibahas soal anak-anak muda gagal masuk DPR.

Bentuk hukum Pokok-pokok Haluan Negara ata PPHN akan diputuskan dalam rapat gabungan MPR, pertengahan Juli nanti. Untuk kepentingan itu, MPR mulai menyerap aspirasi dari pimpinan partai-partai politik.

Pimpinan MPR dijadwalkan menerima hasil kajian bentuk hukum dan substansi Pokok-Pokok Haluan Negara dari Badan Pengkajian MPR pada 7 Juli 2022. Diusulkan haluan negara dibentuk tanpa amendemen konstitusi.

Wacana amendemen konstitusi masih hangat menjadi diskusi publik. Pimpinan MPR menargetkan amendemen konstitusi akan diputuskan pada 2023 atau setahun sebelum pemilu serentak 2024.

Berdasarkan ketentuan revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) yang telah disahkan DPR, pimpinan MPR merupakan representasi dari setiap fraksi dan satu perwakilan DPD.

Empat partai politik peraih suara terbanyak dalam Pemilu 2019 paling berpeluang mendudukkan kadernya sebagai ketua MPR. Keempat partai itu ialah PDI-P, Partai Gerindra, Partai Golkar, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Pemerintah dan DPR menyepakati revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD atau UU MD3 untuk disahkan di rapat paripurna. Revisi UU ini akan menambahkan jumlah pimpinan MPR. Anggaran negara pun makin boros

Wacana revisi Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) disetujui menjadi inisiatif DPR. Upaya para wakil rakyat ini berjalan mulus tanpa menghiraukan potensi pemborosan uang negara.