Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menuturkan, pemerintah akan mendengar dulu masukan, termasuk dari akademisi dan masyarakat sipil.

Munculnya kembali wacana pilkada tidak langsung menuai kritik. Sistem tidak langsung dinilai hanya untungkan elite. Sistem itu juga tak bisa mengatasi problem korupsi.

Banyak cara menurunkan biaya politik dalam pilkada langsung. Mengubah mekanisme pemilihan menjadi dipilih oleh DPRD justru berpotensi membuat biaya politik kian tinggi. Ditambah lagi, melenceng dari semangat reformasi.

Komisi II DPR mengajukan revisi UU Pilkada untuk masuk dalam Prolegnas 2020. Mekanisme pilkada langsung kemungkinan termasuk dievaluasi. DPR diingatkan, memilih pemimpin daerah secara langsung telah menjadi komitmen.