OTT KPK Tidak Menganggu Demokrasi

Kompas/Alif Ichwan

KPK  menahan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur Marianus Sae yang tertangkap operasi tangkap tangan (OTT), akhirnya di tahan di Rutan KPK, Jakarta, Senin (12/2). Marianus Sae di tahan dalam kasus dugaan menerima suap senilai Rp. 4,1 miliar dalam proyek pembangunan jalan.

JAKARTA, KOMPAS – Operasi Tangkap Tangan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada para calon kepala daerah dinilai tidak mengganggu proses demokrasi langsung yang tengah berjalan di masyarakat. OTT justru dapat memberikan pembelajaran kepada masyarakat untuk mengetahui kepribadian calon pemimpin di daerahnya.

“OTT itu kewenangan KPK. Tidak perlu dipersoalkan. Justru dengan OTT semestinya para penyelenggara negara harus intropeksi diri, karena perilakunya selalui diawasi KPK. OTT tidak mengganggu demokrasi, justru bagus, karena masyarakat tahu perilaku tidak terpuji dari kepala daerahnya,” ujar Sekretaris Jenderal PPP Arsul Sani saat ditemui di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (12/2).