Pemungutan suara ulang di pilkada menjadi salah satu mekanisme evaluasi dari hasil kontestasi yang diwarnai kecurangan. Potensi hasil pilkada ulang tetap terbuka untuk kembali dipermasalahkan.

KPU akan merevisi PKPU tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah ada putusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa Pilkada Sabu Raijua. Perlu ada penegasan syarat status kewarganegaraan calon dan verifikasi terhadapnya.

Syarat pencalonan di pilkada perlu ditambah surat pernyataan dari calon bahwa mereka berkewarganegaraan Indonesia. Selain aturan yang perlu diubah, sinergi antarinstansi penting untuk mencegah kasus Orient terulang.