Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
pilkada lanjutan
Politik uang dimungkinkan meningkat menyusul diberlakukannya pembatasan kampanye selama Pilkada 2020. Bawaslu bersama aparat keamanan perlu mewaspadai ini selain menjaga kepatuhan pada protokol kesehatan saat kampanye.
Bagikan
Kampanye Dibatasi, Waspadai Politik Uang
Politik uang dimungkinkan meningkat menyusul diberlakukannya pembatasan kampanye selama Pilkada 2020. Bawaslu bersama aparat keamanan perlu mewaspadai ini selain menjaga kepatuhan pada protokol kesehatan saat kampanye.
Politik & Hukum
路
Pencairan NPHD Belum Optimal
Anggaran daerah yang dicairkan lewat alokasi Naskah Perjanjian Hibah Daerah masih kurang dari 40 persen. Karena itu, Pilkada 2020 tak hanya terkendala anggaran tambahan pusat yang belum cair, tetapi juga dana NPHD.
Politik & Hukum
路
E-rekap Terkendala Anggaran
Penerapan rekapitulasi elektronik berpotensi tak dapat dilakukan dalam Pilkada 2020. Pasalnya, ketersediaan anggaran e-rekap itu justru belum bisa dipastikan. Anggaran tersebut sebelumnya terpotong untuk Covid-19.
Politik & Hukum
路
Penundaan Rapat Bebani Penyelenggara Siapkan Tahapan Verifikasi
Tahapan Pilkada 2020 semakin dekat, tetapi rapat konsultasi DPR yang membahas peraturan KPU ditunda hingga Senin depan. Artinya, KPU hanya punya waktu satu hari saja persiapan untuk tahapan verifikasi faktual.
Politik & Hukum
路
Bawaslu Rekomendasikan Pemetaan Daerah Berpotensi Terkendala Covid-19
Bawaslu merekomendasikan KPU mendata daerah mana saja yang tidak bisa melaksanakan sebagian tahapan Pilkada 2020 akibat Covid-19. Selain itu, daerah-daerah mana saja yang tidak dapat melaksanakan seluruh tahapan pilkada.
Politik & Hukum
路
Iklan