Menu
Cari
Berlangganan
Masuk
Mobile App
Reward
Kompas Hari Ini
Baru
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
Permendagri
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meluncurkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).
Bagikan
Launching Permendagri Nomor 24 Tahun 2024, Wamendagri: Solusi Wujudkan Pembangunan Perkotaan Terintegrasi
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk meluncurkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Penyelenggaraan Pengelolaan Perkotaan (RP2P).
Taja
·
23 Januari 2025 · 23:45 WIB
Kemendagri Belum Buka Nama-nama Calon Penjabat Kepala Daerah
Dalam waktu dekat, September nanti, bakal ada 85 penjabat kepala daerah yang akan diangkat. Kemendagri belum dapat membuka nama-nama calon penjabat kepala daerah itu dengan alasan masih dikompilasi.
Politik & Hukum
·
6 Agustus 2023 · 05:29 WIB
Ombudsman Cari Jalan Keluar melalui Resolusi
Kemendagri telah melewatkan waktu untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI yang berakhir pada 28 Agustus lalu. Saat ini, ada waktu 60 hari bagi ORI dan Mendagri untuk proses resolusi.
Politik & Hukum
·
2 September 2022 · 22:15 WIB
Atur Tegas Mekanisme Demokratis Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah
Peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah akan memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada penjabat kepala daerah yang dipilih.
Politik & Hukum
·
21 Juli 2022 · 18:44 WIB
Aturan Teknis Pemilihan Penjabat Kepala Daerah Disiapkan, DPRD Akan Dilibatkan
Kemendagri sedang menyiapkan Peraturan Mendagri yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam pemilihan penjabat kepala daerah gelombang selanjutnya mulai Juli 2022, DPRD akan dilibatkan.
Politik & Hukum
·
16 Juni 2022 · 23:03 WIB
Iklan
Saat Negara Mulai Mengatur Nama Warganya
Pemberian nama terhadap anak kini perlu mematuhi aturan pemerintah lewat Permendagri No 73/2022. Di antaranya harus dua kata dan tidak boleh bermakna negatif. Lantas, siapa yang bisa menilai itu tak bermakna negatif?
Politik & Hukum
·
24 Mei 2022 · 07:44 WIB
Kemendagri Keluarkan Aturan Baru Pemakaian Nama di E-KTP
Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu aturan tersebut mewajibkan nama pada E-KTP minimal terdiri dari dua kata.
Video Berita
·
24 Mei 2022 · 07:00 WIB
Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD
Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.
Politik & Hukum
·
19 Januari 2022 · 07:31 WIB
Pemerintah Pusat Dibutuhkan Atasi Lambatnya Pengesahan APBD
Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal, APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.
Politik & Hukum
·
19 Januari 2022 · 07:31 WIB
Kekuasaan di Desa dan OTT Bupati Nganjuk oleh KPK
Seleksi perangkat desa disebut terkait dengan dugaan OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Hal ini mengarah bahwa penghormatan, pujian, dan kepuasan memerintah menjadi godaan korupsi level selanjutnya.
Nusantara
·
10 Mei 2021 · 15:13 WIB
Lihat Lainnya
Iklan
