Dalam waktu dekat, September nanti, bakal ada 85 penjabat kepala daerah yang akan diangkat. Kemendagri belum dapat membuka nama-nama calon penjabat kepala daerah itu dengan alasan masih dikompilasi.

Kemendagri telah melewatkan waktu untuk melaksanakan tindakan korektif dari Ombudsman RI yang berakhir pada 28 Agustus lalu. Saat ini, ada waktu 60 hari bagi ORI dan Mendagri untuk proses resolusi.

Peraturan pelaksana berupa peraturan pemerintah akan memberikan legitimasi yang lebih kuat kepada penjabat kepala daerah yang dipilih.

Kemendagri sedang menyiapkan Peraturan Mendagri yang mengatur pengangkatan penjabat kepala daerah. Dalam pemilihan penjabat kepala daerah gelombang selanjutnya mulai Juli 2022, DPRD akan dilibatkan.

Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan baru terkait pencatatan nama pada dokumen kependudukan. Salah satu aturan tersebut mewajibkan nama pada E-KTP minimal terdiri dari dua kata.

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.

Memasuki pekan ketiga Januari 2022, Kementerian Dalam Negeri mencatat ada lebih dari seratus pemerintah daerah yang belum mengesahkan APBD 2022. Padahal, APBD harus disahkan dan ditetapkan dengan batas akhir 31 Desember.

Seleksi perangkat desa disebut terkait dengan dugaan OTT KPK terhadap Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Hal ini mengarah bahwa penghormatan, pujian, dan kepuasan memerintah menjadi godaan korupsi level selanjutnya.