Menu
Cari
Mobile App
Reward
Baru
Kompaspedia
Gerai
Institute
Weekend
Beranda
Polhuk
Pilkada 2024
Ekonomi
Wirausaha
Opini
Artikel Opini
Analisis Ekonomi
Analisis Budaya
Analisis Politik
Kolom
Tajuk Rencana
Surat Pembaca
Humaniora
Dikbud
Ilmiah Populer
Iptek
Kesehatan
Dana Kemanusiaan Kompas
Nusantara
Metro
Internasional
Olahraga
Tokoh
Sosok
Wawancara
Figur
Nama & Peristiwa
Gaya Hidup
Kendara
Gawai
Kuliner
Mode
Properti
Riset
Kajian Data
Linimasa
Survei
Investigasi
Tutur Visual
Video
Video Berita
Program
Dokumenter
Lainnya
permenaker 2/2022
Pemerintah membuka berbagai opsi kemungkinan arah revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Masukan dari pekerja mengerucut pada tiga opsi, dengan mayoritas tetap meminta permenaker dicabut dan kembali ke aturan lama.
Bagikan
Pemerintah Tampung Berbagai Opsi Revisi Aturan JHT
Pemerintah membuka berbagai opsi kemungkinan arah revisi Permenaker Nomor 2 Tahun 2022. Masukan dari pekerja mengerucut pada tiga opsi, dengan mayoritas tetap meminta permenaker dicabut dan kembali ke aturan lama.
Ekonomi
路
Arah Revisi Aturan JHT Belum Ditentukan
Pemerintah akan merevisi Permenaker No 2/2022 tentang aturan baru pencairan Jaminan Hari Tua. Namun, arah revisi terhadap aturan tersebut belum ditentukan. Pemerintah masih akan menampung berbagai masukan.
Ekonomi
路
Peluncuran JKP Ditunda, Pemerintah Akan Revisi Aturan JHT
Setelah mendapat penolakan kuat dari publik, khususnya kelompok buruh, pemerintah memutuskan untuk merevisi aturan baru Jaminan Hari Tua dan menunda seremoni peluncuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Ekonomi
路
Menyoal Alasan dan Momentum Aturan Baru Pencairan JHT
Permenaker No 2/2022 yang mengatur, antara lain, Jaminan Hari Tua hanya dapat dicairkan saat peserta berusia 56 tahun memantik polemik. Ada pandangan JHT mestinya dapat dicairkan sesuai kebutuhan pekerja.
Ekonomi
路
Karyawan Swasta Uji Materi Permenaker No 2/2022 tentang Jaminan Hari Tua ke MA
Permenaker No 2/2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua dianggap diskriminatif dan tidak memberikan kepastian hukum. Pasal 5 Permenaker itu diuji ke Mahkamah Agung.
Hukum
路
Iklan
Timbang Ulang Aturan JHT
Pemerintah sebaiknya mengevaluasi program Jaminan Kehilangan Pekerjaan selama setahun ke depan sebelum menata ulang program Jaminan Hari Tua.
Ekonomi
路
Iklan