Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional yang telah terwujud, sekali lagi, adalah sebuah revolusi sistem data untuk memberdayakan masyarakat.

Kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan menuai apresiasi. Meski demikian, problem laten kemiskinan masih menanti solusi.

Iuran kepesertaan JKN dinaikkan karena BPJS Kesehatan tengah dihadapkan dengan kondisi dan ancaman defisit hingga gagal bayar klaim.

Hak hidup masyarakat harus terjamin mulai dari sebelum lahir, lahir, anak, remaja, usia produktif, hingga akhir hayat.

Pemerintah menyalurkan bantuan bagi korban gempa di daerah. Hal ini disertai edukasi agar warga melek literasi bencana.

Masalah pelindungan sosial pekerja rumah tangga ini mengungkit urgensi RUU PPRT yang tak kunjung disahkan sejak 2004.

Angka kemiskinan ekstrem sekarang 0,83 persen. Tersisa waktu kurang dari tiga bulan lagi mengejar target nol persen.

Rumitnya perlindungan sosial untuk kelas menengah ini bukan hanya soal dukungan keuangan, melainkan juga soal kualitas.