Nasib pekerja rumah tangga hingga kini terus digantung. Lebih dari 20 tahun proses legislasi RUU Perlindungan PRT digantung DPR.

Pemerintah telah menyelesaikan pembahasan Daftar Inventarisasi Masalah RUU PPRT yang akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Legislasi DPR. Pemerintah menargetkan RUU PPRT dapat disahkan menjadi UU pada tahun ini.

Para pekerja rumah tangga terus menantikan percepatan proses RUU PPRT menjadi UU. Kehadiran payung hukum yang diperjuangkan selama 19 tahun diharapkan meningkatkan perlindungan terhadap mereka.

Kehadiran UU PPRT sudah dinantikan. Karena itu, berbagai kalangan terus mendorong DPR segera mengesahkan UU PPRT untuk melindungi PRT dari berbagai kekerasan serta memberi kepastian hukum bagi PRT dan pemberi kerja.

Setelah hampir 19 tahun diusulkan, kini proses legislasi RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mulai terbuka. Dukungan Presiden Joko Widodo menjadi kunci untuk melanjutkan pembahasan dan pengesahan RUU PPRT menjadi UU.

Tahun 2022 menjadi tahun ke-18 proses legislasi RUU Perlindungan  Pekerja Rumah Tangga. Meski masuk Program Legislasi Nasional 2021, RUU ini tak kunjung ditetapkan DPR sebagai inisiatif DPR. Prosesnya terhenti di Bamus.